Aturan Pengetatan dan Larangan Mudik Mulai 22 April 2021

  • WARTA
  • -
  • Selasa, 4 Mei 2021 | 16:29 WIB
210504163317-atura.jpg

Foto: Humas Pemkot Bandung

PENABANDUNG.COM - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah menetapkan masa berlaku aturan pelarangan jelang mudik lebaran, yaitu mulai Kamis (22 April 2021) hingga Senin (24 Mei 2021) mendatang.

Hal itu ditetapkan melalui Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 itu diteken oleh Ketua Satgas Covid-19, Doni Monardo pada 21 April 2021 lalu. Sedangkan masa peniadaan mudik berlaku pada 6-17 Mei 2021 sesuai SE Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Ada sejumlah hal yang perlu diketahui oleh warga Kota Bandung terkait larangan mudik. Berikut aturan SE Satgas terkait larangan mudik lebaran:

Setiap pelaku perjalanan dalam negeri selama H-14 peniadaan mudik (22 April - 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 - 24 Mei 2021) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Penumpang pesawat domestik dan kereta api; wajib menunjukkan surat negatif Covid-19 melalui tes swab PCR atau rapid tes antigen yang berlaku 1x24 jam, atau hasil negatif tes GeNose C19 secara langsung di Bandara atau Stasiun sebelum keberangkatan, serta mengisi e-HAC Indonesia.

2. Penumpang transportasi laut dan penyeberangan laut; wajib menunjukkan surat negatif Covid-19 melalui tes swab PCR atau rapid tes antigen yang berlaku 1x24 jam, atau hasil negatif tes GeNose secara langsung di Bandara sebelum keberangkatan, serta mengisi e-HAC Indonesia.

3. Penumpang transportasi umum dan kendaraan pribadi akan diperiksa surat negatif Covid-19 di tengah perjalanan, jika tidak ada maka dilakukan tes antigen atau GeNose C19 acak oleh petugas di lapangan.

Perjalanan pada masa larangan mudik 6-17 Mei 2021 hanya diizinkan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak atau non-mudik dengan mengantongi Surat Izin Keluar Masuk.

Mereka yang harus mengantongi izin SIKM antara lain, kerja perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit atau duka, ibu hamil dan satu pendampingnya, persalinan dan dua pendampingnya.

Perlu diketahui, setiap pelanggar terhadap SE Nomor 13 Tahun 2021 akan dikenai sanksi berupa denda, sanksi sosial, kurungan dan/tay pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.***

Editor: Asep el-Abbas

TAGS:
Bagikan melalui:
Komentar
Berita Lainnya
210609230938-presi.jpg
Presiden Instruksikan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Dilaksanakan Ekstra Hati-Hati
210607213333-dprd-.jpg
DPRD Apresiasi Kesiapan Penyelenggara Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
210616084110-dewan.jpg
Dewan Minta Pelayanan Perizinan di Tengah Pandemi Tak Menyulitkan Masyarakat
210609194032-kades.jpg
Kades Batukarut Lanjutkan Pembangunan di Wilayahnya
210606000139-pansu.jpg
Pansus 3 DPRD Pantau Perkembangan Proses Likuidasi PD Kebersihan
Terkini
Headline
Terbanyak Dibaca
Pena Bandung TV
Populer Bulan Ini