Penjelasan Polri Ihwal 1.062 Polsek tidak Lakukan Penyidikan

  • WARTA
  • -
  • Kamis, 1 April 2021 | 10:57 WIB
210401113018-penje.jpg

Foto: Humas Polri

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono (kanan).

PENABANDUNG.COM - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono menjelaskan alasan keputusan Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo ihwal Kepolisian Sektor (Polsek) yang tak lagi menangani penyidikan.

Alasan yang pertama ialah banyak Polsek yang berdekatan dengan Polres, sehingga penyidikan dinilai lebih baik diserahkan ke Polres. Alasan kedua ialah faktor wilayah yang relatif aman.

"Mungkin dalam satu bulan belum tentu ada laporan polisi. Atas pertimbangan itu, Polsek yang berdekatan dengan Polres, Polsek yang wilayahnya cenderung aman, tidak melakukan kegiatan penegakan hukum," ujar Rusdi dalam keterangan yang sampai kepada Pena Bandung, dikutip dari Tempo, Rabu, 31 Maret 2021.

Sebelumnya, berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pada Daerah Tertentu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan keputusan terkait dengan 1.062 Polsek di seluruh Indonesia tidak bisa melakukan proses penyidikan.

Hal tersebut merupakan program prioritas di bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan Kamtibmas pada daerah tertentu tidak melakukan penyidikan.

"Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu," tulis Kapolri dalam surat keputusan itu.

Keputusan itu berdasarkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. ***

Penulis/Pewarta: Muhamad Basuki
Editor: Asep el-Abbas
©2021 PENABANDUNG.COM

TAGS:
Bagikan melalui:
Komentar
Berita Lainnya
210509131021-wakil.jpg
Wakil Ketua DPRD Tekankan Pentingnya Pendidikan Karakter Bagi Anak
210424071446-pemko.png
Pemkot Bandung Berikan Vaksin Tahap Dua bagi 273 Awak Media
210429130107-visi-.jpeg
Visi Bandung Sejahtera: Pemkot Bandung Subsidi Paket Sembako untuk 50.000 Keluarga
210504163317-atura.jpg
Aturan Pengetatan dan Larangan Mudik Mulai 22 April 2021
210415220100-sambi.jpeg
Sambil Tunggu Ekonomi Pulih, Presiden Minta Daerah Buka Lapangan Kerja
Terkini
Headline
Terbanyak Dibaca
Pena Bandung TV
Populer Bulan Ini