Busyro Muqoddas: Impor Beras dan Garam, Sambaran Petir dan Pukulan Telak bagi Petani

  • WARTA
  • -
  • Minggu, 21 Maret 2021 | 07:12 WIB
210321074320-busyr.png

Foto: pixabay/Quangpraha

Petani garam tradisional.

PENABANDUNG.COM - Disamping rencana impor beras sebanyak satu juta ton, Pemerintah juga membuka kembali kebijakan impor garam yang tahun ini dialokasikan sekitar tiga juta ton. Hal tersebut mengundang banyak respon berbagai kalangan.

Ketua PP Muhammadiyah, M Busyro Muqoddas menyebutkan bahwa petani dan nelayan serta buruh merupakan pilar kekuatan UMKM. Mereka penyumbang terbesar suara dalam pemilu. Tapi sangat disayangkan, nasib mereka semakin termarjinalkan dari perlindungan politik dan hukum.

"Langkah impor beras sebagai petir yang menyambar nasib jutaan petani yang sedang dalam masa panen. Dan impor garam sebagai pukulan telak terhadap petani garam," tegas Busyro dalam keterangannya, dikutip dari fajar.co.id, Sabtu (20 Maret 2021).

Muqoddas mengharapkan, elemen masyarakat sipil terpanggil kepekaan rasa kerakyatannya untuk saling berkonsolidasi menghadapi gejala pelemahan tersebut. Ia mendorong Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan organisasi keagamaan lain untuk aktif menyuarakan keadilan.

Mantan pimpinan KPK masa jabatan 2010-2011 itu menekankan pentingnya pelibatan masyarakat sipil untuk lebih bisa pro aktif termasuk perguruan tinggi untuk menjadi lembaga independen yang memiliki kedaulatan akademik.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengungkapkan alasan pemerintah membuka kembali impor garam sebanyak 3 juta ton pada tahun ini berkaitan dengan kuantitas dan kualitas garam lokal.

"Garam itu kualitasnya berbeda. Di mana garam kita yang dikerjakan PT Garam dan petani rakyat ini belum bisa menyamai kualitas garam industri tersebut," ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual, dikutip dari Kompas.com, Jumat (19 Maret 2021).

Sementara untuk impor beras, Mendag mengungkapkan bahwa hal itu dikeluarkan pemerintah untuk menjaga ketersediaan.

"Tidak boleh pemerintah ini didikte oleh pedagang, tidak boleh pemerintah dipojokkan oleh pedagang. Kita mesti punya strategi. Saya bilang ini bagian dari strategi memastikan harga stabil bukan menghancurkan harga petani," ujar Lutfi dalam Konferensi Pers secara virtual, Senin (15 Maret 2021) lalu. ***

Penulis/Pewarta: Tim Pena Bandung
Editor: Asep el-Abbas
©2021 PENABANDUNG.COM

TAGS:
Bagikan melalui:
Komentar
Berita Lainnya
210419122854-presi.png
Presiden Jokowi: Tidak Boleh Lengah, Pandemi Masih Ada dan Nyata
210510213138-ema-s.jpg
Ema Sumarna Berharap Warga Bijak Pilih Prioritas Mobilitas Mudik
210506222203-tim-p.jpg
Tim Penggerak PKK Jadi Elemen Penting Edukasi Politik Warga
210511235134-dadan.jpg
Dadan Tri Kecam Keras Penyerangan Warga Palestina di Masjid Al-Aqsa
210415220853-tingk.jpg
Tingkatkan Keimanan, Kamus Pendopo Gelar Bandung Bertadarus
Terkini
Headline
Terbanyak Dibaca
Pena Bandung TV
Populer Bulan Ini