PPHI Kota Bandung Dorong Pemerintah Membuat Perda Advokasi Masyarakat Miskin

foto

Muhamad Hafizh

Ketua DPD PPHI kota Bandung, Asep Robin S.Sos.,SH, Ketua DPW PPHI Jawa Barat, dan Sekjen PPHI Kota Bandung saat wawancara usai peresmian Kantor DPD PPHI Kota Bandung.

PENABANDUNG.COM - Ketimpangan di bidang hukum yang terjadi di masyarakat dan keinginan merata dan adilnya bidang hukum di Kota Bandung khususnya, melatarbelakangi DPD PPHI kota Bandung mendorong pemerintah membuat regulasi berupa perda Advokasi Terhadap Masyarakat Miskin. 

Ketua DPD PPHI kota Bandung, Asep Robin S.Sos.,SH, dalam pengantarnya saat peresmian Kantor DPP PPHI Kota Bandung, Jumat, 25 Desember 2020 menilai, terjadi di tengah masyarakat atas ketimpangan di bidang hukum adalah realita. Oleh Karena itu PPHI kota Bandung mendorong Pemerintah Kota Bandung segera membuat regulasi berupa Perda tentang penjabaran equality before the law yakni persamaan setiap orang di hadapan hukum.

Ketua Umum PPHI Pusat, Dr Tengku Murphi Nusmir SH MH saat guntung pita peresmian kantor DPD PPHI Kota Bandung.

Disamping itu, Asep Robin juga memaparkan agenda kerja program PPHI Kota Bandung yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah kerjasama dengan Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP se-kota Bandung.

Menurutnya, Kepala Sekolah selama ini banyak menjadi sasaran oknum-oknum terutama mengenai masalah anggaran pendidikan.

Ketua Umum PPHI Pusat, Dr Tengku Murphi Nusmir SH MH ketika menjawab pertanyaan wartawan.

“Kepala sekolah itu tugasnya sebagai manajerial dan melaksanakan kurikulum pendidikan, tidak secara langsung mengurus aspek hukum yang berkaitan dengan hal-hal anggaran, dan sebagainya, maka dengan ini, kami PPHI Kota Bandung siap bekerjasama dan mengawal  sekolah-sekolah di kota Bandung,” tegas Asep Robin.

Di tempat yang sama, Dr. Merdi Hajiji S.E., M.H., M.Si sebagai penasehat DPD PPHI Kota Bandung dalam sambutannya mengatakan, selama ini banyak aturan yang berbenturan antara yang di atas dengan di bawah. Seolah-olah kondisi di tiap wilayah itu sama, ini menjadi salah satu tugas PPHI untuk paling tidak memberikan rekomendasi terkait kondisi yang sebenarnya.

Sesi tanya jawab dengan pengurus PPHI Kota Bandung dan Jawa Barat di sela-sela acara Peresmian Kantor DPD.

“Aturan diatas tidak boleh berbenturan dengan yang ada dibawahnya, sementara banyak aturan yang berbenturan antara yang diatas dengan yang dibawah, karena yang diatasnya menyamakan seakan-akan semua kondisi itu sama, ada kearifan lokal yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah lokal, karena di daerah lain tidak sama dengan daerah lainnya.” terangnya.

Sementara Ketua Umum PPHI Pusat, Dr. Tengku Murphi Nusmir, S.H., M.H., sesaat setelah melaksanakan gunting pita peresmian kantor DPD PPHI kota Bandung, menyampaikan rasa bangganya pada pengurus PPHI Jabar dan Khusunya PPHI kota Bandung.

“Saya merasa sangat bangga dengan pengurus PPHI Jabar, dan khususnya pengurus PPHI kota Bandung, karena kalau ditanya pengurus PPHI provinsi mana yang terbaik se Indonesia, jawabnya adalah provinsi Jabar yang terbaik.” terangnya.

Acara peresmian kantor DPD PPHI kota Bandung diakhiri dengan pemotongan tumpeng tanda diresmikannya kantor DPD PPHI Kota Bandung dengan pemotongan tumpeng yang langsung dilakukan oleh Ketua DPD PPHI Kota Bandung Asep Robin. ***

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Camat dan Lurah Harus Akomodir, Inisiatif, dan Sinergi dengan Masyarakat Potensial
Sekda Kota Bandung, "PPHI Ikut Memikirkan dan Memberi Masukan Pada Permasalahan Kota Bandung"
Dani Nurahman: Pembelajaran Jarak Jauh Diperpanjang Sampai Juni 2021
Negatif Covid-19, Oded Minta Warga Lebih Peduli Dan Tingkatkan Prokes
Warga Disuruh Pulang dari Kelurahan Cicaheum Saat Urus Keperluan