Pernah Buron 11 Tahun, Aneh! Djoko Tjandra Malah Dapat Remisi 2 Bulan

  • POLKUM
  • -
  • Jumat, 20 Agustus 2021 | 22:23 WIB
210820222734-perna.jpg

Djoko Tjandra

PENABANDUNG.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan alasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham) memberikan remisi kepada sejumlah koruptor pada peringatan HUT ke-76 RI.

Salah satu koruptor yang mendapat pemotongan hukuman adalah terpidana korupsi pengalihan hak tagih bank Bali, Joko Soegianto Tjandra atau Djoko Tjandra.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana memandang pemberian remisi terhadap Djoko Tjandra dinilai janggal. Karena sebelum menjalani masa pidana, Djoko Tjandra buron selama 11 tahun.

“Tentu hal ini janggal. Sebab bagaimana mungkin seorang buronan yang telah melarikan diri selama sebelas tahun dapat diberikan akses pengurangan masa pemidanaan,” kata Kurnia dalam keterangannya, dikutip dari suara.co.id, Jumat (20/8/2021).

Kurnia mengingatkan, Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tidak hanya mensyaratkan telah menjalani 1/3 masa pidana, melainkan juga mewajibkan terpidana berkelakuan baik. Untuk itu, ICW mempertanyakan parameter Kementerian Hukum dan HAM dalam menetapkan seorang Djoko Tjandra telah berkelakuan baik hingga berhak mendapat remisi.

“Pertanyaan lanjutan, apakah seseorang yang melarikan diri ketika harus menjalani masa hukuman dianggap sebagai berlakuan baik oleh Kemkumham?” cetus Kurnia.

ICW juga mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk membuka seluruh nama-nama terpidana korupsi yang mendapatkan remisi umum pada peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI. Kemenkumhan juga diminta untuk mencantumkan secara detail alasan narapidana korupsi itu mendapatkan remisi.

“Misalnya, ketika terpidana menjadi Justice Collaborator, maka pertanyaannya kapan status itu didapatkan? Pemberian informasi ini menjadi penting karena menjadi hak masyarakat. Terlebih, dokumen itu tidak dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” tegas Kurnia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan remisi dua bulan kepada terpidana kasus hak tagih bank Bali Joko Soegianto Tjandra alias Djoko Tjandra. Alasan memberikan remisi HUT ke-76 RI kepada Djoko Tjandra, karena dinilai sudah menjalani hukuman satu pertiga masa pidana.

“Joko Soegianto Tjandra merupakan terpidana yang sudah menjalani satu per tiga masa pidana,” kata Kabag Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti dalam keterangannya, Jumat (20/8/2021).

Djoko Tjandra saat ini sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, DKI Jakarta, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 12/K/PID.SUS/2009 Tanggal 11 Juni 2009.

Rika juga beralasan, remisi terhadap Djoko Tjandra telah diatur dalam Undang-Undang. “Bahwa Pasal 14 ayat 1 huruf (i) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana berhak mendapatkan remisi,” tandas Rika.***

Penulis/Pewarta: Tim Pena Bandung
Editor: Asep el-Abbas
©2021 PENABANDUNG.COM

TAGS:
Bagikan melalui:
Komentar
Berita Lainnya
211020084157-jerry.jpg
Jerry: Elektabilitas Ganjar Terganjal PDI Perjuangan
Terkini
Headline
Terbanyak Dibaca
Pena Bandung TV
Populer Bulan Ini