Sebagian Sudah Dipecat, Kubu Moeldoko Malah Usulkan AHY Maju Pilgub DKI 2024

  • POLKUM
  • -
  • Senin, 5 April 2021 | 17:47 WIB
210405190555-sebag.jpg

Foto: Tangkapan Layar YouTube/Kompas.tv

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Andi Nurpati.

PENABANDUNG.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diusulkan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada 2024 mendatang oleh kubu Moeldoko melalui juru bicaranya Muhammad Rahmad. Mereka berasalan, usulan pencalonan AHY menjadi Cagub DKI untuk menguji elektabilitasnya melawan petahana Anies Baswedan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Andi Nurpati mengingatkan agar kubu Moeldoko tidak mengatur-atur partainya.

Seperti diketahui, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly pada Rabu (31/3/2021) telah mengumumkan menolak mengesahkan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umumnya.

Andi menjelaskan bahwa sebelum dan pasca keputusan Yasonna Laoly itu, tidak ada dualisme DPP Partai Demokrat. “Pihak Moeldoko aja yang super ambisi mau berkuasa dengan mau mengambil paksa Ketum dan Partai Demokrat, omong kosong kalau dibilang tidak ada ambisi kekuasaan, nonsen itu,” katanya.

Faktanya, kata Andi Nurpati, KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum itu abal-abal. “Tidak ada juga kewenangan mereka mau atur-atur AHY mau maju Pilgub DKI. Faktanya, sejak Partai Demokrat dipimpin AHY hasil survei Partai Demokrat makin meningkat,” katanya.

Dia mengungkapkan bahwa sebagian pendukung Moeldoko itu juga sudah dipecat dari Partai Demokrat. “Ada yang sudah ke partai lain, sekarang mengatasnamakan DPP Partai Demokrat, kan nanti diketawain orang,” imbuhnya.

Andi Nurpati pun menjelaskan bahwa Moeldoko tidak punya kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrat. “Tiba-tiba mau jadi Ketum. Salah satu syarat Ketum Partai Demokrat adalah anggota Partai Demokrat dibuktikan dengan KTA. Dalam data Menkumham, bukannya Moeldoko masih pengurus DPP Hanura?,” katanya.

Andi Nurpati menambahkan, tidak pernah terdengar apalagi terpublikasi tentang Moeldoko mundur dari Partai Hanura. “Apapun alasan dan argumentasi mereka, terpatahkan oleh fakta dan hasil survei,” katanya. ***

Penulis/Pewarta: Tim Pena Bandung
Editor: Asep el-Abbas
©2021 PENABANDUNG.COM

TAGS:
Bagikan melalui:
Komentar
Berita Lainnya
210504130154-4-ora.png
4 Orang Calkades Cikijing Tolak Pungutan Dana Pilkades
210504131002-terka.png
Terkait Penyerobotan Tanah, Pelapor Penuhi Panggilan Polisi
210424072730-mahfu.png
Mahfud MD: HRS tidak Mau Ditolong Pemerintah
Terkini
Headline
Terbanyak Dibaca
Pena Bandung TV
Populer Bulan Ini