SBY: 10 Tahun Pimpin Indonesia, Saya Tak Pernah Merusak Partai Lain

  • -
  • Sabtu, 6 Maret 2021 | 06:47 WIB
210306071031-sby-1.png

Tangkap layar YoutubeCNN

PENABANDUNG.COM - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bereaksi terhadap apa yang menimpa partai berlogo mercy tersebut. Ia mengatakan, selama dirinya berkuasa 10 tahun tidak pernah mengganggu hingga merusak partai lain.

"Saya benar-benar tidak menyangka karena sewaktu selama 10 tahun saya memimpin Indonesia dulu, baik pribadi maupun Partai Demokrat yang saya bina tidak pernah mengganggu dan merusak partai lain seperti yang kami alami saat ini," kata SBY saat konferensi pers, dikutip dari CNN, Jumat (5 Maret 2021).

SBY mengaku tak menyangka partai yang digagas dan dibinanya selama ini mengalami gangguan dari pihak luar. Menurutnya, gerakan kudeta kepemimpinan AHY di Demokrat melibatkan mantan kader dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. "Akal sehat juga telah mati dalam gerakan tersebut," katanya.

"Tak pernah terlintas dalam pikiran saya, bahwa Demokrat akan dibeginikan," imbuh SBY.

Baca juga: KLB Deliserdang Tetapkan Moeldoko Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat

SBY menyebut gerakan kudeta lewat Kongres Luar Biasa (KLB) itu abal-abal dan tak sah. Ia menyatakan Moeldoko telah mendongkel kepemimpinan AHY yang sah dan telah diakui oleh pemerintah pada tahun lalu.

"KLB tersebut telah menobatkan KSP Moeldoko seorang pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal partai menjadi Ketum Partai Demokrat," kata SBY.

Sebelumnya, dalam KLB yang dimotori oleh para mantan kader itu kemudian secara aklamasi menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum baru Demokrat pada periode 2021-2025. Moeldoko menerima keputusan tersebut lewat sambungan telepon yang diperdengarkan di forum KLB.

Baca juga: Ubah Perilaku, Mulai Bulan Depan Polisi Tidak Melakukan Penilangan di Jalan

Setelah itu, forum KLB menyatakan Agus Harimurti Yudhoyono demisioner dari jabatan ketua umum hasil Kongres Maret 2020. Pimpinan sidang KLB Demokrat Jhoni Allen segera mendaftarkan hasil KLB ke Kemenkumham.

Diketahui, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memiliki kewenangan untuk mengesahkan kepengurusan atau DPP partai politik lewat Surat Keputusan (SK) Menkumham. Berdasarkan UU Parpol, 'surat sakti' tersebut mestinya baru terbit setelah konflik internal parpol diselesaikan lebih dulu. ***

Penulis/Pewarta: Tim Pena Bandung
Editor: Asep el-Abbas
©2021 PENABANDUNG.COM

TAGS:
Bagikan melalui:
Komentar
Berita Lainnya
Terkini
Headline
Terbanyak Dibaca
Pena Bandung TV
Populer Bulan Ini