KLB Deliserdang Tetapkan Moeldoko Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat

  • -
  • Jumat, 5 Maret 2021 | 16:45 WIB
210305165748-klb-d.png

Foto: gelora.id

Suasana Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5 Maret 2021).

PENABANDUNG.COM - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5 Maret 2021), menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi ketua umum partai Demokrat periode 2021-2025, setuju?" tanya Jhoni Allen Marbun yang dijawab setuju oleh peserta KLB, dikutip dari Gelora .co, Jumat (5 Maret 2021).

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, meminta agar kepolisian membubarkan kongres luar biasa (KLB) yang digelar kelompok yang kontra dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu. Ia mengaku sudah mengecek ke kepolisian, bahwa acara tersebut merupakan forum ilegal.

"Bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal, karena Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan ijin penyelenggaraan KLB. Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada ijinnya maka negara harus membubarkannya," ujar Hinca lewat keterangan tertulisnya.

Hinca juga menilai KLB tersebut menyalahi hukum, sebab Partai Demokrat tak mengizinkan digelarnya forum tersebut. Apalagi ada pihak eksternal yang terlibat, yakni Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko.

"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sudah melibatkan pihak eksternal, jadi memang harus dibubarkan. Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi," ujar Hinca.

Masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, ia mengimbau semua pihak mengutamakan keselamatan dan kesehatan manusia. Maka dari itu, penyelenggaraan KLB yang ilegal ini harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan protokol kesehatan.

"Pak SBY, Mas AHY sebagai Ketum PD dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara yang harusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham," ujar Hinca. ***

Penulis/Pewarta: Tim Pena Bandung
Editor: Asep el-Abbas
©2021 PENABANDUNG.COM

TAGS:
Bagikan melalui:
Komentar
Berita Lainnya
Terkini
Headline
Terbanyak Dibaca
Pena Bandung TV
Populer Bulan Ini