Said Aqil Ditunjuk Jadi Komut PT KAI, Pengamat: Kental Muatan Politik

  • -
  • Kamis, 4 Maret 2021 | 14:28 WIB
210304154618-said-.jpg

Foto: NU Online/Suwitno

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj.

PENABANDUNG.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj ditunjuk menjadi Komisaris Utama (Komut) merangkap Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero) menggantikan posisi Jusman Syafii Djamal. Posisi itu diembannya mulai Rabu (3 Maret 2021) kemarin.

Kiai Said mendapat kepercayaan tersebut disebabkan beliau dinilai punya pengalaman yang cukup dalam mengelola bisnis, Ia tercatat pernah menjabat Komisaris Utama Bursa Berjangka dan Derivatif Indonesia (ICDX).

Keterangan ini disampaikan Staf Khusus (Stafsus) BUMN, Arya Sinulingga kepada awak media di Jakarta, dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (3 Maret 2021).

Baca juga: Perpres Miras Ramai Diperbincangkan, Ma'ruf Amin Sengaja Tidak Buka Suara

"Beliau sudah punya pengalaman yang banyak mengenai pengelolaan bisnis dan sebagai komisaris, jadi bukan sesuatu yang baru bagi beliau," ujarnya.

Arya menambahkan, "Kiai Said juga dinilai dapat memahami bagaimana pengelolaan perusahaan dan manajemen juga pernah memiliki pengalaman di jajaran komisaris."

"Jadi beliau paham bagaimana jalannya sebuah market perusahaan dan sebagainya, itu adalah hal utama bagi kami bahwa beliau pernah punya pengalaman sebagai komisaris dan komisaris utama,” terangnya.

Baca juga: Produksi Minuman Keras Dilegalkan Rezim Jokowi Tahun Ini

Pertimbangan lain adalah, Kiai Said dibutuhkan untuk membangun nilai-nilai kebangsaan di BUMN. Terlebih Kiai Said adalah tokoh ulama besar yang memiliki nilai keagamaan.

"Kan beliau bisa membangun nilai-nilai kebangsaan di BUMN karena beliau seorang ulama besar juga," tandasnya.

Sementara pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin menilai penunjukan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sangat kental muatan politik.

Baca juga: Banyak yang Belum Tahu, Pindah Domisili Tidak Perlu Surat Pengantar, Cukup Kartu Keluarga

Ujang memaparkan, penunjukan Said Aqil kental dengan politik balas budinya dari pemerintah. Apalagi, Said Aqil sendiri kerap melakukan kritik pedas, terakhir memberikan kritik pemerintah soal investasi minuman keras yang tertuang dalam Perpres.

"Karena kita tahu juga pak kiai Said tidak jadi waktu itu menjadi Menko kan. Terus banyak mengkritik juga. Terakhir mengkritik juga soal investasi miras, ya artinya kan suka tidak suka mau tidak mau pemerintah memberikan mohon maaf dalam tanda petik jatah komisaris gitu kan," ungkap Ujang saat dihubungi awak media dilansir suara.com, Kamis (4 Maret 2021).

Ujang mengatakan, politik balas budi ini sudah menjadi budaya di perpolitikan tanah air. Ia menilai budaya tersebut akan selalu ada dari periode pemerintahan ke pemerintahan lainnya.

Baca juga: Ubah Perilaku, Mulai Bulan Depan Polisi Tidak Melakukan Penilangan di Jalan

Kendati demikian, dengan diberikannya jatah kursi komisaris lantaran bermuatan politis, Ujang mengganggap hal tersebut tak menjadi sebuah masalah. Persoalannya profesionalitas Said dalam mengisi jabatan barunya tersebut yang dipertanyakan.

"Nah tadi saya tidak menyalahkan karena tidak ada aturan. Sebab persoalannya publik masyarakat bertanya apakah orang-orang kritis seperti beliau apalagi ketua ormas besar tadi dalam tanda petik diiming-imingi sesuatu? Soal disogok saya nggak tahu. Tapi diberikan jabatan," tandasnya.***

Penulis/Pewarta: Tim Pena Bandung
Editor: Asep el-Abbas
©2021 PENABANDUNG.COM

TAGS:
Bagikan melalui:
Komentar
Berita Lainnya
Terkini
Headline
Terbanyak Dibaca
Pena Bandung TV
Populer Bulan Ini