Mengenal Istilah Jabatan Karir dan Jabatan Politik

  • PENDIDIKAN
  • -
  • Kamis, 23 Januari 2020 | 18:08 WIB
210220202039-menge.jpg

Humas Pemkot Bandung/Teguh P

Ketua Harian Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna mengunjungi Kecamatan Lengkong, Rabu (17 Februari 2021).

PENABANDUNG.COM - Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, kita mengenal ada istilah Jabatan Politik dan Jabatan Karir. Apa perbedaan jabatan-jabatan tersebut dan seperti apa tugas dan fungsi mereka?.

Jabatan Politik dalam administrasi publik adalah pejabat publik hasil dari sebuah pemilu atau pemilukada. Sedangkan Jabatan Karir adalah para birokrat yang secara normatif melaksanakan kebijakan pembuat kebijakan oleh pejabat publik yang berasal dari politisi (jabatan politik). Jabatan Karir merupakan jabatan yang dimiliki oleh seorang PNS, biasanya dalam birokrasi Pemerintah Daerah, jabatan karir tertinggi dipegang oleh Sekretaris Daerah.

Sedangkan Jabatan Politik, merupakan jabatan yang dihasilkan oleh proses politik, misal, Gubernur, wakil gubernur, Presiden/ wakil Presiden, beserta para menterinya.

Dalam UU no. 43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa jabatan politik adalah sebagai berikut:

(1) Pejabat Negara

  1. Presiden dan Wakil Presiden;
  2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
  4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
  5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
  6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  7. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
  8. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
  9. Gubenur dan Wakil Gubenur;
  10. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
  11. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

(3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.

(4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.”

Sedangkan jabatan karir disebutkan dalam Dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa:

1) Jabatan Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

  1. Jabatan Administrasi;
  2. Jabatan Fungsional;
  3. Jabatan Pimpinan Tinggi.

2) Jabatan Administrasi terdiri atas:

  1. Jabatan Administrator;
  2. Jabatan Pengawas;
  3. Jabatan Pelaksana.

3) Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:

  1. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
  2. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan
  3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(dari berbagai sumber)

Penulis/Pewarta: Rosmawati
Editor: Asep el-Abbas
©2020 PENABANDUNG.COM

TAGS:
Bagikan melalui:
Komentar
Berita Lainnya
210331191906-skb-4.jpg
SKB 4 Menteri, Pemerintah Dorong Akselerasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
210331191457-surve.jpg
Survei Litbang Kemenag, Indeks Persepsi Anti Korupsi IAIN Kudus Maksimal
Terkini
Headline
Terbanyak Dibaca
Pena Bandung TV
Populer Bulan Ini